Disdag Meradang, Ada Pihak Tarik Retribusi Ilegal

  • Bagikan
Secara tegas, Plt Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Fajar Purwoto akan melakukan pengawasan terhadap karcis ilegal yang ditarik ke pedagang .(Dok: Putra Janoko)

Berita.Djonews.com, SEMARANG – Penarikan retribusi yang dilakukan oleh pihak-pihak ke sejumlah pedagang di Pasar Tradisonal menimbulkan polemik. Bahkan tersiar kabar jika ada beberapa pihak yang membuat karcis sendiri dan menarik retribusi ke pedagang.

Sehingga Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) Kota Semarang mengalami penurunan seolah-olah menguap karena tidak ada pengawasan serta pemantauan retribusi. Padahal, pada tahun 2023 ini ada penambahan target sebesar Rp 68 miliar.

Plt Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Fajar Purwoto  mengungkapkan segala pungutan retribusi pedagang baik di pasar maupun pedagang kaki lima (PKL) harus melalui Disdag Kota Semarang.

“Memang ada yang dipungut LPMK, RW, dan lainnya. Itu kan salah. Nanti kami komunikasikan bahwa semua pungutan harus lewat Disdag supaya legal. Mereka mungut membuat karcis sendiri, menarik sendiri, itu ilegal,” ungkapnya.

Secara tegas pihaknya menghimbau jika pihaknya melarang adanya karcis lain yang beredar selain karcis dari Disdag Kota Semarang. Selain itu, jika Disdag Kota Semarang tidak melarang jika setiap wilayah mengadakan Pasar Minggu Pagi.

“Kelurahan, LPMK, atau siapa saja yang mau menggelar Pasar Minggu Pagi silakan, tapi komunikasi dengan kami, harus bayar retribusi. Kalau tidak, akan ditertibkan Satpol PP,” tegasnya.

Menurutnya, Disdag Kota Semarang sudah memberlakukan retribusi bagi para pedagang yang berjualan di Pasar Minggu Pagi dengan biaya sebesar Rp 500 per meter.

Dari data yang ada sebanyak 14 pasar Minggu Pagi di Kota Semarang yang telah ditarik retribusi. Hal ini tentu dapat meminimalisir adanya penarikan ilegal yang dilakukan pihak-pihak tertentu.

 “Pasar Minggu Pagi mulai pekan kemarin sudah ditarik. Kami sudah ada penambahan pendapatan retribusi dari pasar minggu pagi,” lanjur Fajar.

Selain untuk mendongkrak pendapatan retribusi pihaknya juga telah menerbitkan surat keputusan (SK) wali kota terkait penambahan lokasi PKL. Jumlah PKL yang semula 3.500 pedagang kini menjadi 9.000 pedagang.

“Kami sampaikan ke lurah terkait SK wali kota. Ini yang kami pungut (retribusi). Nanti ada penambahan titik-titik mana yang akan kami tarik retribusi,” paparnya.(Putra Janoko)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *