Gugatan Untuk Bupati Demak Mulai di Sidangkan

  • Bagikan
Sejumlah Sekdes Kabupaten Demak yang mengajukan gugatan ke PTUN Kota Semarang didampingi dengan kuasa hukumnya usai sudah di PTUN Kota Semarang, Rabu (14/9/2022).(dok:ist)

Djonews.com, DEMAK – Gugatan sejumlah Sekretaris Desa (Sekdes) di Kabupaten Demak yang dilayangkan kepada Bupati Demak mulai disidangkan, dengan agenda pemeriksaan, di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Semarang.

Menurut Sukarman, SH, MH Managing Kantor Hukum Karman Sastro & Partner mengatakan, dalam persidangan itu, ada 2 gugatan yang disidangkan, yaitu yaitu perkara dengan register perkara No 71/G/2022/PTUN.SMG dan No 72/G/2022/PTUN.SMG.

Disampaikan pula oleh Sukarman, ada 2 obyek PTUN dalam perkara ini, yaitu SK No 824/278 tentang mutasi terhadap 6 Sekdes wilayah Kecamatan Dempet dan Mutasi sekdes yang kedua yaitu SK No 824/301 tentang mutasi yang dilakukan terhadap 9 Sekdes.

“Namun demikian, ada 2 Sekdes yang tak ikut melakukan gugatan ke PTUN. Kebijakan tentang perangkat desa dan pilkades di demak ini, memang rentang gugatan PTUN, yang sudah kita ingatkan sejak awal. Bahkan sudah masuk ranah korupsi jual beli jabatan, ada 2 (dua) Dosen perguruan tinggi dan 1 Kepala Desa sudah terungkap dan masuk proses persidangan,” jelasnya, Rabu (14/9/2022) kemarin.

Persidangan tersebut, lanjut Sukarman, sebenarnya adalah upaya terakhir dari semua upaya yang telah dilakukan pihaknya selama ini, dengan melakukan upaya keberatan administrasi, sesuai dengan subtansinya atas mutasi sewenang-wenang yang dilakukan oleh Bupati Demak.

“Namun, Bupati tetap bersikukuh bahwa mutasi terhadap para Sekdes, sudah sesuai dengan peraturan dan kewenangannya. Maka dari itu, Gugatan ke PTUN kita daftarkan, barangkali sidang pemeriksaan pertama ini ada masukan perbaikan dari majelis Hakim,” tegasnya.

Begitu pula yang disampaikan kuasa hukum lainnya, Farid Aminudin, SH yang mengungkaokan, bahwa sebelum gugatan TUN ini dilayangkan, sebenarnya pihaknya sudah melakukan Judicial Review terhadap Peraturan Bupati No 11 Tahun 2022 tersebut, yang jadi dasar hukum mutasi ke Mahkamah Agung

“Kita juga sudah ingatkan kepada perguruan tinggi sebagai pihak ketiga, yang menyelenggarakan ujian pilperades. Jika diabaikan ya akhirnya gugatan ke PTUN,” terangnya.

Suyoto yang sebelumnya menjabat Sekdes Desa Kunir membenarkan berbagai upaya hukum yang dilakukan oleh pengacaranya.

“Gugatan ini mudah-mudahan memberikan kepastian hukum bagi Sekdes, yang telah dimutasi oleh Bupati Demak, agar mengembalikan kedudukan hukum sehingga menjadi Sekdes kembali,” tambahnya.(Kushermanto)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *