DJONEWS – Rencana penghapusan Ujian Nasional (UN) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dinilai langkah yang tepat. Pasalnya, selama ini UN yang dinilai sebagai bentuk standardisasi kualitas pendidikan belum berjalan sesuai dengan yang diinginkan.
“Masih banyak wilayah atau daerah yang kualitas pendidikannnya itu berbeda. Jadi kalau standarnya (UN) disamakan ini yang menjadi salah kaprah,” ujar Pakar Pendidikan PGRI Kota Semarang, Sudarto, Sabtu (4/1).
Jika standardisasi disamakan maka bagi sekolah yang kualitasnya kurang akan semakin jauh tertinggal dengan sekolah lain yang memiliki kualitas lebih baik.
“Persoalannya apakah seluruh anak Indonesia ini sudah bisa diterapkan dengan alat ukur yang standarnya sama, khan belum bisa,” ujarnya.
Hal itu menunjukkan jika perlu standardisasi kualitas pendidikan tidak harus disama ratakan. Sekolah yang diberikan hak otonom akan membuatnya lebih mandiri. Tentunya setelah mandiri akan lebih mudah meningkatkan kualitas sekolah itu sendiri.
“Sekarang itu tidak, semua dicampur adukkan oleh Jakarta. Sekolah itu mesti diberi otonomi sehingga sekolah itu mandiri,” katanya. (ah1)
Tinggalkan Balasan